GARUT, – bring-ka.com || Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah sah menjadi Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008. Menjadi dasar hukum bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik yang diperlukan.
Kendati aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh badan publik atau para pemangku kebijakan. Terlebih dalam tata kelola anggaran bantuan Pemerintah yang seolah masih tertutup rapat.
Ilustrasi akan hal itu dialami oleh seorang pemerhati pendidikan Kabupaten Garut, dari Lembaga Kaukus Peduli Pendidikan (KPP) M.Djanu. SE. yang menuturkan saat pihaknya melakukan konfirmasi ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhamadiyah Bayongbong, Garut, Jum’at (11/08).
“Berbekal data dan informasi yang kami miliki terkait realisasi dana BOS. pagi tadi Saya berkunjung ke SLB Muhamadiyah Bayongbong. Tujuannya silaturahmi serta monitoring dan konfirmasi validasi Dapodik dan realisasi dana BOS. Dari data yang kami cermati terdapat selisih” tutur Djanu kepada awak media.
Lebih lanjut dipaparkan Djanu, bukan informasi yang diperoleh dari Kepala SLB Muhamadiyah yang berhasil ditemuinya. Namun kesan acuh seolah mengabaikan substansi konfirmasi.
“Saya langsung bertemu dengan Kepala SLB Muhamadiyah Bayongbong, Imas Masitoh. Ironisnya, sikap acuh terkesan mengabaikan apa yang dikonfirmasikan jadi suguhan. Dia malah berbincang ditelepon dengan orang lain. Kemudian menyodorkan amplop kepada saya, katanya untuk bensin. Sontak saya tolak dan bergegas pamit” paparnya Djanu.
Sebagai sosial kontrol dengan tugas dan fungsinya yang jelas, M.Djanu mengaku merasa dilecehkan dengan sikap yang disuguhkan, Imas Masitoh selaku Kepala SLB itu.
“Sikap seperti itu saya rasa tidak elok dipertontonkan oleh seorang pendidik. Kami datang baik-baik dengan tujuan yang jelas. Ironis jawaban dan sikap Bu KS malah menimbulkan kesan pelecehan, seolah untuk menutupi informasi”ungkapnya.
Diakhir wawancaranya, M.Djanu menegaskan bahwa atas kejadian itu pihaknya akan meminta Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) untuk segera lakukan pembinaan dan pengawasan.
“Guna terciptanya iklim transparansi penerapan anggaran serta terbukanya informasi publik dengan santun dan beretika. Kami memandang perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih intensif dari KCD Wilayah IX, Garut” Tegasnya.
Hingga berita ini dilansir, Kepala SLB Muhamadiyah Bayongbong, Imas Masitoh belum dapat terkonfirmasi untuk diminta keterangan.
Redd**
